Warning DPRD, Mendagri : Dana Pokir Banyak Dikorupsi
TEDLINE.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyoroti praktik buruk pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam arahannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD NTB 2025–2029 di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025), Tito mengingatkan kepala daerah agar tetap selektif dan tidak sembarangan dalam menampung usulan Pokir.
“Silakan usulan Pokir dipertimbangkan masuk dalam dokumen APBD. Tapi catatan saya, Pokir harus berasal dari aspirasi daerah pemilihan (dapil), dan bukan dari luar dapil para anggota DPRD,” tegas Tito.
Tito menyebut praktik Pokir yang tidak sesuai dapil menjadi persoalan umum dan kerap terjadi di hampir seluruh DPRD di Indonesia. Ia menilai kondisi ini disebabkan oleh tekanan anggota DPRD kepada kepala daerah untuk menaikkan nilai APBD, demi mengakomodasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Ini praktik yang menyalahi aturan. Pokir itu janji kampanye kepada masyarakat, bentuknya bisa pembangunan jalan, irigasi, fasilitas umum. Tapi tetap, yang eksekusi itu eksekutif, bukan legislatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut praktik intervensi legislatif dalam pelaksanaan Pokir menjadi titik rawan korupsi, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. Ia menyoroti adanya kecenderungan Pokir dibungkus dalam bentuk hibah, yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat transaksi politik.
“Jangan sampai legislatif menentukan rekanan, mengatur proyek, atau bahkan mengelola anggaran secara langsung. Serahkan ke OPD. Itu hak eksekutif. Kalau tidak, ini jadi celah korupsi,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali mengusut kasus Pokir yang menyeret sejumlah anggota DPRD di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur dan Jambi. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan mentoleransi praktik penyimpangan anggaran daerah yang bermuara pada kepentingan individu atau kelompok politik.
“Saya ingatkan, jangan main-main soal Pokir ini. Harus kembali ke semangat awal: untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tutupnya.
