Tambang Nikel di Raja Ampat Ditolak, Akankah Gubernur Setujui Tambang Emas di Seluma?
TEDLINE.id – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak akan mengambil langkah tergesa-gesa dalam menyikapi rencana pembukaan tambang emas di Kabupaten Seluma. Hal ini menyusul gelombang penolakan dari masyarakat, sekaligus mencermati polemik nasional terkait izin tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Kita ingin pelajari betul secara utuh agar jangan sampai setelah pemprov setujui, lalu timbul masalah di kemudian hari,” ujar Helmi Hasan, Senin (9/6/2025).
Gubernur menyampaikan bahwa keputusan akhir akan sangat bergantung pada aspirasi publik dan hasil kajian mendalam, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, Pemprov Bengkulu akan membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Forkompimda, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM/NGO.
“Prinsipnya, kalau seluruh masyarakat Bengkulu setuju, maka pemprov akan setuju. Kita tidak akan berbeda dengan pandangan masyarakat,” tegas politisi PAN ini.
Baca juga : Pemprov Wajib Dapat Saham Tambang Emas
Penolakan terhadap tambang emas di Seluma terjadi hampir bersamaan dengan protes keras masyarakat dan tokoh adat Papua terkait izin tambang nikel di Raja Ampat. Kasus tersebut mendapat sorotan nasional karena dinilai mengancam ekosistem laut dan kawasan konservasi yang menjadi ikon pariwisata dunia. Helmi tak ingin kesalahan serupa terjadi di Bengkulu.
“Jangan sampai kita izinkan hari ini, tapi timbul peemasalahan di kemudian hari,” jelas mantan Walikota Bengkulu itu.
Terkait usulan sebagian kelompok masyarakat agar Pemprov Bengkulu mendapat saham di tambang, Helmi merespons positif sebagai wacana ke depan jika eksploitasi benar-benar disetujui secara kolektif. Ia mencontohkan keberhasilan skema serupa di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Setiap tahun pemda di sana mendapat Rp1 triliun dari tambang emas. Tapi lagi-lagi, semua harus dimulai dari izin rakyat,” tandasnya.
Saat ini, rencana eksplorasi tambang emas oleh PT ESDM masih dalam tahap menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
