Politik Anggaran Helmi Hasan
APAKAH ada yang tahu, seperti apa “isi perut” APBD kita? Itu uang rakyat bro. Rakyat perlu tahu peruntukannya. Berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada pejabat.
Ukurannya sederhana, lihat pos-pos belanja APBD. Bandingkan pos anggaran pengadaan mobil dinas dan pos perbaikan jalan. Lihat pos perjalanan dinas dan pos untuk kesehatan. Bandingkan pos belanja pegawai dan pos untuk pendidikan. Dan seterusnya.
Dalam konteks inilah, “isi perut” APBD harus dibedah. Agar rakyat paham, uang pajak dan retribusi yang disetor selama ini digunakan untuk apa. Untuk urusan rakyat atau kepentingan pejabat.
Bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu Sabtu (14/6) malam, ada peristiwa tidak biasa. Kepala BPKAD M. Rizki Al Fadli dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tedi Suroso membeberkan pos – pos peruntukan APBD Provinsi Bengkulu yang disiarkan langsung (live) lewat youtube dan tiktok.
Hal ini cukup langka terjadi. Apalagi yang membeberkan “isi perut” APBD itu adalah dari pejabat. Selama ini, kalangan wartawan lah yang paling cerewet bertanya soal APBD. Biasanya, pemerintah bersikap tertutup soal pos-pos APBD. Jawaban pertanyaan dari kalangan pers biasanya bersifat umum dan normatif saja. Dulu saya sering mengakali, untuk melengkapi statemen pejabat soal APBD, saya bawa pulang buku APBD yang ada di gedung dewan. Tapi seizin anggota dewan yang punya he he. Tanpa dilengkapi data-data dalam APBD, berita yang ditulis hanya menjadi talking news. Kurang menarik.
Ketika memberitakan pos-pos APBD tentang anggaran perjalanan dinas, mobil dinas dan biaya makan minum pejabat, anggaran proyek-proyek jalan. Biasanya isu ini paling seksi untuk diberitakan. Ada pejabat yang marah-marah. Berikutnya tidak mau lagi diwawancarai.
Politik anggaran pemerintah selama ini biasanya cenderung tertutup. Rapat-rapat anggaran lebih sering tertutup. Tapi yang terjadi Balai Raya Semarak tadi malam (14/6), menunjukkan perubahan politik anggaran pemerintah provinsi sekarang menjadi lebih terbuka.
Seusai Launching Rumah Aspirasi di Balai Raya Semarak tadi malam dilanjutkan dialog. Banyak pertanyaan diajukan dari peserta. Proses dialogis seperti ini adalah hal yang positif untuk menegakkan politik anggaran yang transparan.
Forum aspirasi ini disambut antusias mahasiswa. Beberapa orang tidak sempat bertanya karena keterbatasan waktu. Namun di luar acara resmi, perwakilan mahasiswa berdialog satu meja dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
Tentu saja masih sedikit APBD yang bisa dibedah dalam durasi waktu hanya sekitar 2 jam. Namun setidaknya hal ini menunjukkan hal positif. Dialog adalah hal esensi. Banyak masalah bisa diselesaikan lewat dialog. Bahkan di tingkat nasional pun sejumlah masalah krusial hanya bisa diselesaikan lewat dialog. Misalnya soal Aceh.
Terang Benderang
Seperti apa politik anggaran Gubernur Helmi Hasan? Saat sesi wawancara, ada wartawan bertanya apakah Gubernur tidak takut dengan membedah pos-pos APBD secara terbuka, Gubernur Helmi Hasan mengatakan bahwa mereka (seluruh gubernur) sudah diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi bagaimana caranya agar korupsi tidak terjadi lagi di daerah.
“Saya sampaikan bahwa kuncinya adalah terang benderang. Korupsi terjadi dalam gelap-gelapan (tertutup). In Sya Allah kalau semuanya terang benderang, korupsi bisa dicegah,” kata Helmi Hasan.
Semangat transparansi APBD itulah yang tadi malam ingin ditunjukkan oleh Helmi Hasan agar rakyat bisa memantau.
Helmi ingin mengubah postur APBD yang dianggap boros sehingga akhirnya menjadi temuan BPK. Selain itu, porsi anggaran dalam APBD yang lama juga dinilai timpang antara kepentingan publik dan kepentingan pejabat.
Misalnya, anggaran belanja modal untuk jalan, jembatan dan irigasi sebesar Rp 163 miliar atau 5,2 persen dari total realisasi APBD tahun lalu. Jumlah tersebut hampir setara anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 148 miliar. Anggaran jalan, jembatan dan irigasi untuk siapa? Tentu untuk kepentingan publik. Perjalanan dinas untuk pejabat.
Kalau dibreakdown lagi, membedah anggaran perjalanan dinas Rp 148 miliar bisa lebih mengejutkan lagi.
Perlu dicatat juga, anggaran belanja untuk jalan, jembatan dan irigasi sebesar Rp 163 miliar itu tidak murni kebijakan pemerintah daerah, tapi karena ditopang DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik sebesar Rp 35 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 19 miliar. Jadi sebetulnya, anggaran murni untuk jalan dalam APBD hanya Rp 109 miliar saja. Angka ini jelas jauh dari cukup untuk memperbaiki jalan se Provinsi Bengkulu yang tingkat kerusakannya mencapai 37 persen.
Di sisi lain belanja pemeliharaan jalan cuma Rp 9,2 miliar atau 0,29 persen dari total realisasi APBD tahun lalu.
“Pak Gubernur kemudian memerintahkan kami agar mengobati APBD ini karena tidak sehat,” papar Rizki.
Namun politik anggaran pemerintah daerah juga mesti menyesuaikan dengan politik anggaran pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada pemotongan anggaran dari pusat.
“Saat kita ingin mengobati, datang ujian pak. Ujiannya adalah Perpres No. 1 tahun2025 tentang efisiensi. Wah, ini sudah APBD kita kecil, dipotong lagi. Karena turunan dari Perpres itu keluar KMK 29, hilang uang kita Rp 172 miliar. Ini macam jatuh, ditimpa tangga,” papar Rizki.
Oleh : Zacky Anthony (Wartawan senior di Bengkulu)
