Penanganan Enggano Serius dan Sesuai Hukum, Jangan Dipolitisir
TEDLINE.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan keseriusannya dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di Pulau Enggano. Hal ini disampaikan langsung oleh Ana Tasia Pase, pengacara Pemprov Bengkulu, merespons berbagai isu kelaparan dan kekurangan logistik yang ramai dibahas di media sosial.
“Gubernur Bengkulu telah berbuat dan serius menangani semua persoalan di Enggano. Gubernur juga langsung menanyakan ke kepala desa tentang keadaan masyarakatnya melalui sambungan Zoom. Hal ini jangan sampai dipolitisir dan membuat sebagian pihak atau kelompok mengambil panggung dari permasalahan yang ada. Semua proses telah kita jalankan dan sesuai dengan aturan hukum,” tegas Ana Tasia, Jumat (27/6/2025).
Diketahui, Gubernur Helmi sudah lakukan Rapat Koordinasi di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri. Mereka membahas progres dan hambatan pembangunan pelabuhan serta kondisi terkini masyarakat Enggano.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam rapat tersebut juga membantah adanya kelaparan di Pulau Enggano seperti yang diberitakan di sejumlah kanal media sosial. Ia menyebut informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Forkopimda selalu memperhatikan kondisi Enggano melalui berbagai saluran, dan kami dapat memastikan bahwa kondisi masyarakat Enggano tidak seperti yang diberitakan oleh media sosial,” ujar Helmi.
Pemerintah Provinsi juga telah menjalin koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM, serta menyalurkan bantuan logistik dan membuka akses transportasi sebagai bentuk tanggap darurat. Ditargetkan, pelayaran ke Enggano dapat kembali berjalan pada akhir Juni 2025, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi cuaca.
Camat Enggano, Susanto, turut mempertegas bahwa tidak benar ada kelaparan yang melanda masyarakat.
“Yang terjadi adalah penurunan daya beli dan jual masyarakat, bukan kelaparan,” jelasnya.
Sementara itu, Winarto Rudi Setiawan, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Enggano, menyampaikan bahwa masyarakat lebih mengalami kendala pada pengiriman barang dan uang untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di luar Enggano akibat terbatasnya transportasi.
“Kesulitan kami adalah bagaimana anak-anak kami yang sekolah atau kuliah di luar Enggano dapat menerima kiriman dari Enggano, karena transportasi yang terbatas,” ujarnya.
Dengan penegasan dari Gubernur, Forkopimda, serta para pejabat dan tokoh lokal di Enggano, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa kondisi di Pulau Enggano terkendali dan tidak terjadi krisis sebagaimana yang sempat ramai di media sosial.
