Jangan Gagal Paham, Pembahasan Revisi Perda 7/2023 Akan Mengalir
TEDLINE.id – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PAN, Teuku Zulkarnain, menegaskan bahwa revisi terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2023 bukan semata-mata membahas soal pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, perda tersebut memiliki cakupan yang luas, mencakup sektor pajak dan retribusi dari berbagai bidang, seperti pertambangan, perkebunan, hingga pertanian.
“Makanya judul perdanya kan ‘pajak dan retribusi’, jadi jangan gagal paham. Ini bukan hanya soal pajak kendaraan bermotor,” ujar Teuku Zulkarnain, Senin (9/6).
Ia menyampaikan bahwa saat usulan revisi diajukan oleh pihak eksekutif, pembahasan di DPRD memang dirancang agar mengalir dinamis, mengikuti isu-isu yang muncul di setiap sektor yang terdampak oleh perda ini.
“Kalau dikunci di nota penjelasan revisi hanya di pajak kendaraan bermotor saja, nanti jadi repot saat pembahasan. Misal ada yang keberatan dengan pajak sektor lain, apakah kita harus revisi ulang lagi? Itu tidak efisien,” katanya.
Teuku menambahkan, pembahasan nantinya akan mencakup berapa besaran penurunan pajak yang layak, khususnya untuk kendaraan bermotor, serta konsekuensi fiskal yang harus ditanggung daerah.
Lebih jauh, ia juga menekankan bahwa aspek retribusi yang diatur dalam perda ini tidak kalah penting, karena menyangkut berbagai layanan publik dan pungutan resmi daerah lainnya.
“Jangan sampai ada yang menyangka revisi ini terbatas. Kita ingin bahas semuanya agar adil dan tidak menimbulkan masalah hukum atau ekonomi ke depan,” tutupnya.
Revisi Perda Pajak dan Retribusi ini diajukan Pemprov Bengkulu. Itu menyusul aspirasi masyarakat terkait beban pajak kendaraan bermotor yang dianggap terlalu tinggi di beberapa sektor.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Edy Irawan memprotes ajuan revisi Perda 7/2023 oleh Pemprov Bengkulu tidak spesifik soal pajak kendaraan bermotor.
