STN Kecam Kekerasan Terhadap Petani di Konawe Selatan
TEDLINE.id – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) mengeluarkan pernyataan sikap tegas menolak kekerasan dan menuntut keadilan atas konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Konflik yang telah berlangsung sejak 1996 itu kembali memanas setelah dua petani menjadi korban pembacokan pada Jumat, 6 Juni 2025, oleh preman yang diduga berafiliasi dengan perusahaan.
Dalam pernyataannya, PP STN menyebut konflik tersebut melibatkan delapan desa, yakni Lamooso, Motaha, Lamoen, Puao, Puusanggula, Sandey, Teteasa, Puuroe, dan Sandarsi Jaya. Permasalahan berakar dari tumpang tindih klaim lahan antara petani dengan perusahaan, yang dimulai dari PT Sumber Madu Bukhari (SMB) dan dilanjutkan oleh PT Marketindo Selaras (MS) sejak 2010, dengan luas sengketa mencapai 1.300 hektare.
“Kami mengutuk segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Pembacokan yang dialami petani adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun,” tegas Ahmad Rifai, Ketua Umum PP STN.
PP STN mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut serta menindak pelaku dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan yang menyewa preman.
Lebih lanjut, PP STN menyerukan agar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid segera melakukan mediasi terbuka dan berpihak pada petani. Mereka juga menuntut audit menyeluruh terhadap izin usaha dan HGU PT MS serta percepatan reforma agraria sejati sesuai amanat UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945.
“Kami menolak pendekatan represif. Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional, dan hak mereka atas tanah harus dilindungi,” tambah Rifai.
