Gubernur Bengkulu Duduk Lesehan Bersama Massa Aksi
TEDLINE.id – Suasana berbeda tampak di Teras Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (24/9). Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memilih duduk lesehan bersama massa aksi memperingati Hari Tani Nasional 2025. Dengan penuh keterbukaan, ia mendengarkan langsung aspirasi para petani, mahasiswa, dan organisasi lingkungan yang mendesak penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah.
“Kita sangat merespon dan welcome. Tadi para petani meminta dibentuk tim bersama untuk menuntaskan permasalahan konflik pertanian yang sedang terjadi. Semuanya sudah sepakat dan menandatangani,” tegas Helmi di hadapan pendemo.
Gubernur menyampaikan, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat bersama tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan petani, organisasi lingkungan, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum. Pertemuan itu rencananya dilakukan secara terbuka, bahkan bisa disiarkan langsung melalui media sosial seperti TikTok.
“Yang jelas rakyat tidak boleh kehilangan haknya. Petani tidak boleh tidak bisa bertani karena kehilangan lahannya. Itu menjadi amanah prinsip yang berulang kali bapak Presiden Prabowo Subianto sampaikan. Setelah ini ada waktu 14 hari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang,” ujar Helmi.
Ia juga menegaskan, berbagai informasi yang disampaikan petani akan ditindaklanjuti, termasuk dugaan adanya perusahaan nakal yang berkonflik dengan petani. Semua akan diselidiki dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH).
“Jangan ragu, APH kita sudah melakukan berbagai upaya nyata,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan petani, Puji Hendry Julita Sari, mendesak gubernur agar membentuk tim khusus yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dengan nama “reforma agraria sejati adil gender”. Mereka menyinggung kasus-kasus konflik agraria di Pino Raya dan Bengkulu Utara yang hingga kini belum tuntas.
“Kita minta GTRA ke depan tidak gagal seperti waktu lalu. Hentikan perampasan tanah, kriminalisasi, intimidasi kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat,” tegasnya.
Tuntutan massa juga mencakup moratorium seluruh izin perusahaan di Bengkulu yang merusak lingkungan, mengusut tuntas perusahaan yang beroperasi secara ilegal, serta memastikan tanah dikelola untuk kemakmuran rakyat.
“Sudah cukup kita pinjamkan tanah untuk perusahaan. Saatnya tanah ini kita berikan kepada petani untuk dikelola,” seru Puji yang juga merupakan anggota lembaga Ruang Puan Bengkulu
Selain itu, para petani juga mendorong adanya kebijakan tata kelola dan usaha produksi agraria yang mampu memperkuat ketahanan mandiri sekaligus membawa kemakmuran bagi rakyat Bengkulu.
Di akhir pertemuan, suasana semakin hangat ketika para petani memberikan hasil bumi mereka kepada Gubernur Helmi Hasan. Pisang, lengkuas, daun serai, hingga ubi kayu diserahkan sebagai simbol bahwa tanah dan pertanian adalah sumber kehidupan rakyat yang harus dijaga.
